Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Indonesia

Dalam penerapan layanan pendidikan anak kerkebutuhan khusus yang kebanyakan dilaksanakan secara terpisah (segregasi) yakni menempatkan anak-anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus. Hal ini mengarah pada bentuk pola diskriminasi anak yang berkebutuhan khusus dalam mengenyam pendidikan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa bagaimanapun sistem pendidikan segregasi tidaklah dapat diterima karena juga tidak menjamin adanya kesempatan anak berkelainan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

Pendidikan secara segregasi ini menimbulkan pelabelan kepada anak berkebutuhan khusus. Dunn dalam Smith (2012) menyatakan bahwa memberikan label kepada anak-anak dengan ditempatkan di sekolah khusus membuat suatu stigma yang sangat destruktif bagi konsep diri anak tersebut. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang tidak bersifat diskriminatif bagi anak sebagai peserta didik, maka perlu diselenggarakan pendidikan yang bersifat inklusif.

Setiap individu memiliki beraneka ragam kondisi, karakteristik, dan budaya, sehingga sudah selaknya dipahami oleh banyak pihak disekitar anak, seperti: orang tua, guru, dan masyarakat. Anak yang memiliki perbedaan (fisik, intelktual, kondisi sosial emosional, linguistik dan lain sebagainya) memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan layak. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (hasil amandemen) Pasal 31 Ayat 1 bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.

BACA:  Turkiye, Perjumpaan Masa Lalu di Masa Kini

Pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh anak untuk mendapatkan layanan pendidikan tanpa melihat adanya perbedaan dalam diri anak, salah satunya adalah dengan melalui pendidikan inklusif.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif pasal 2 yaitu ayat (1) menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik dari berbagai kondisi dan latar belakang untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Ayat (2) yaitu menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaraganab, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Kebijakan mengenai sistem pendidikan inklusif banyak ditemukan dalam konvensi-konvensi interanasional maupun dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pengaturan sistem pendidikan inklusif pada konveksi internasional menunjukkan bahwa pendidikan inklusif sudah menjadi perhatian dunia sehingga diselenggaran secara internasional.

Andayani dkk (Saputra 2016) kebijkan-kebijakan internasional mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif antara lain: Deklarasi Hak Asasi Manusia (Declaration of Human Right) tahun 1948, Konveksi PBB tentang Hak Anak (Convention of the Right of the Child) pada tahun 1989, Deklarasi Dunia tentang pendidikan untuk semua Jountien pada tahun 1990. Peraturan Standar tentang Persamaan kesempatan bagi para penyandang cacat pada tahun 1993, PBB menyelenggarakan The World Conference on Special Needs Education di Salamanca pada tahun 1994, Flagshipn PUS (Pendidikan Untuk Semua) tentang pendidikan dan kecatatan pada tahun 2001, kebijakan Internasional khusus difabel seperti UN Standard Rule in the Equalitation of Opportunities to Person with Disabilities 2007 dan kebijakan-kebijakan internasional lainnya.

BACA:  Keterampilan Abad 21, Relevansi terhadap Empat Pilar Pendidikan

Kebijakan-kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif dimana pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan inklusif di Indonesia dengan ditandai lahirnya beberapa landasan hukun (Direktorat PPK-LK 2011) sebagai berikut:

  1. UUD 1945 (Amandemen)
  2. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau nakat istimewa.
  6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003

 

Muallim, S.Pd., M.Pd.

Related Posts